√ Apakah Ujian Nasional (Un) Melanggar Pancasila?
Saat ini Pemerintah sedang didesak untuk mengembalikan kembali proses penentuan kelulusan siswa dengan memakai metode Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (Ebtanas) dan Evaluasi Belajar Tahap Akhir (Ebta). Sementara itu, berdasarkan Slamet Sutrisno, pengamat pendidikan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta , beropini bahwa metode penentuan memakai Nilai Ebtanas Murni (NEM) akan sanggup meminimalisasi sikap tidak jujur dari para guru.
Oleh alasannya ialah itu, kepada pemerintah Slamet menuntut untuk meninjau kembali penentuan kelulusan siswa dengan Ujian Nasional (UN). “Secara filosofi konseptual, UN tidak mencerminkan pendidikan nilai huruf yang saya anggap anti nilai Pancasila,” terang Slamet dalam diskusi implementasi pelaksanaan kurikulum 2013 dengan para guru dan tokoh masyarakat Daerah spesial Yogyakarta (DIY) di Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM, menyerupai dikutip dari laman UGM, Kamis (9/5/2013).
Sistem pendidikan nasional juga dikritisi oleh Slamet dinilai menciptakan acara berguru di sekolah menjadi teralienasi. Hal ini terbukti dari minimnya interaksi antara siswa dan guru di luar jam sekolah.
“Semua ini disebabkan oleh beban birokratisasi administratif yang harus dipikul oleh guru. Dahulu, kunjungan guru ke rumah murid suatu keniscayaan, kini guru SD saja harus menuntaskan manajemen dalam 35 jenis,” imbuh dosen fakultas filsafat UGM itu.
Selain itu, berdasarkan Slamet, sertifikasi untuk para guru dituding sebagai penyebab penurunan kualitas pendidikan nasional. Pasalnya, para guru berlomba-lomba mengejar bahan untuk mengejar sertifikasi sehingga mengurangi waktunya dalam mendidik siswa, baik di lingkungan atau luar sekolah.
Sikap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) sangat disayangkan lantaran tidak terbuka mendapatkan penilaian pelaksanaan ujian nasional dari masyarakat. Selain itu, kurikulum 2013 yang mulai diberlakukan pada Juni 2013, dinilai hanya ajang ujicoba untuk akseptor didik. Apalagi seakan menjadi kebiasaan pemerintah mengganti kurikulum setiap pergantian menteri.
Siti Rahayu, guru Sekolah Menengan Atas Angkasa Adisutjipto, ikut berpendapat, menurutnya UN tidak layak dijadikan penentu kelulusan siswa. UN seharusnya menjadi alat untuk memetakan kualitas setiap sekolah di Indonesia. “Kelulusan harusnya ditentukan oleh sekolah itu sendiri,” ungkap Siti.
Oleh alasannya ialah itu, kepada pemerintah Slamet menuntut untuk meninjau kembali penentuan kelulusan siswa dengan Ujian Nasional (UN). “Secara filosofi konseptual, UN tidak mencerminkan pendidikan nilai huruf yang saya anggap anti nilai Pancasila,” terang Slamet dalam diskusi implementasi pelaksanaan kurikulum 2013 dengan para guru dan tokoh masyarakat Daerah spesial Yogyakarta (DIY) di Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM, menyerupai dikutip dari laman UGM, Kamis (9/5/2013).
Sistem pendidikan nasional juga dikritisi oleh Slamet dinilai menciptakan acara berguru di sekolah menjadi teralienasi. Hal ini terbukti dari minimnya interaksi antara siswa dan guru di luar jam sekolah.
“Semua ini disebabkan oleh beban birokratisasi administratif yang harus dipikul oleh guru. Dahulu, kunjungan guru ke rumah murid suatu keniscayaan, kini guru SD saja harus menuntaskan manajemen dalam 35 jenis,” imbuh dosen fakultas filsafat UGM itu.
Selain itu, berdasarkan Slamet, sertifikasi untuk para guru dituding sebagai penyebab penurunan kualitas pendidikan nasional. Pasalnya, para guru berlomba-lomba mengejar bahan untuk mengejar sertifikasi sehingga mengurangi waktunya dalam mendidik siswa, baik di lingkungan atau luar sekolah.
Sikap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) sangat disayangkan lantaran tidak terbuka mendapatkan penilaian pelaksanaan ujian nasional dari masyarakat. Selain itu, kurikulum 2013 yang mulai diberlakukan pada Juni 2013, dinilai hanya ajang ujicoba untuk akseptor didik. Apalagi seakan menjadi kebiasaan pemerintah mengganti kurikulum setiap pergantian menteri.
Siti Rahayu, guru Sekolah Menengan Atas Angkasa Adisutjipto, ikut berpendapat, menurutnya UN tidak layak dijadikan penentu kelulusan siswa. UN seharusnya menjadi alat untuk memetakan kualitas setiap sekolah di Indonesia. “Kelulusan harusnya ditentukan oleh sekolah itu sendiri,” ungkap Siti.
0 Response to "√ Apakah Ujian Nasional (Un) Melanggar Pancasila?"
Post a Comment